Warga Desa Sirnabakti kecamatan Pameungpeuk, kabupaten Garut, Jawa Barat menuntut agar BPD menonaktifkan Herdi Hidayat sebagai kepala Desa.hal ini dikarenakan Dengan jelas warga mengetahui dan menyaksikan penerapan anggaran yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Hal ini menjadi salah satu masalah serius yang menghambat kemajuan dan perkembangan desa ini di duga kuat sebagai ajang korupsi, Warga merasa bahwa ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
KKN yang Hardi Selaku Kepala Desa seolah lebam Hukum dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
“Hal ini sangat merugikan warga yang berharap agar anggaran desa digunakan secara efisien dan transparan. Selain masalah penerapan anggaran yang tidak transparan, warga juga mengeluhkan adanya praktik KKN yang merajalela di Desa Sirnabakti.”
Beberapa warga melaporkan adanya pemotongan dana yang tidak jelas penggunaannya, penyalahgunaan wewenang, dan banyak proyek makrak.”Pungkasnya
